Nusantara2.Co – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan apresiasi terhadap rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang akan menggelar kembali Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026.
Namun, Lalu Hadrian, yang akrab disapa Lalu Ari, menegaskan bahwa pelaksanaan UN harus mengadopsi sistem digital dan komputerisasi, meninggalkan metode ujian manual yang pernah digunakan sebelumnya.
Lalu Ari menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan UN, namun dengan catatan penting, yakni penggunaan sistem yang lebih modern dan efisien. “Kami sudah sampaikan kepada Mendikbudristek, ujian nasional boleh dilaksanakan, namun tidak dengan format lama atau cara manual. Sistem digital harus diterapkan,” tegasnya dalam rilis yang diterima oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Sebagai informasi, sistem UN sebelumnya menggunakan kertas soal yang memerlukan proses cetak dan distribusi yang sangat rumit dan memakan biaya besar.
Selain itu, pengawasan soal pun harus melibatkan aparat kepolisian di setiap tahap distribusinya, dari percetakan hingga ke sekolah-sekolah di daerah terpencil.
Mantan politisi Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dapat meminimalkan potensi kecurangan yang selama ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan UN.
Oleh karena itu, ia meminta agar Kemendikbudristek mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi (IT) yang memadai di seluruh sekolah yang terlibat. Ini mencakup penyediaan perangkat seperti komputer atau laptop, jaringan internet yang stabil, serta server yang handal.
Lalu Ari mengingatkan agar perencanaan anggaran untuk sarana dan prasarana digital ini dipersiapkan dengan matang. “Jangan sampai masalah yang terjadi pada pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) di beberapa daerah, seperti di NTB, terulang lagi. Ketersediaan alat IT yang terbatas membuat proses pelaksanaan AN tidak berjalan efektif,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya langkah preventif terhadap potensi kebocoran soal. Lalu Ari berharap Kemendikbudristek bisa merancang sistem yang menjamin soal ujian tetap aman tanpa harus melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasannya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Lalu Ari meminta agar persiapan untuk UN digital 2026 dimulai segera, agar proses ujian akhir yang lebih modern, efisien, dan bebas dari kecurangan bisa terwujud. “Sarana dan prasarana IT harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan UN berjalan lancar dan sukses,” pungkasnya.
Kemendikbudristek diharapkan dapat segera menyiapkan langkah-langkah teknis dan anggaran yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan UN 2026 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.(***)
