Nusantara2.co – Meski tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aspek penegakan hukum dan pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan dengan mitra kerja Komisi III di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2).
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menekankan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran, kualitas penegakan hukum, pelayanan hukum, dan pelayanan publik tidak boleh terganggu.
Ia mendorong kementerian dan lembaga mitra untuk memastikan bahwa program-program penegakan hukum dan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif dan efisien.
“Kami mendorong agar penegakan hukum dan pelayanan publik tetap dioptimalkan, meskipun ada efisiensi anggaran. Jangan sampai hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bimantoro yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.
Bimantoro juga mengingatkan agar mitra kerja Komisi III dapat mengutamakan program-program prioritas yang berfokus pada kebutuhan mendesak dan penting, dengan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga terkait.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III lainnya, Endang Agustina, berharap agar efisiensi anggaran dapat dimanfaatkan dengan bijaksana. Politisi Fraksi PAN ini menyarankan agar kementerian dan lembaga tidak hanya fokus pada pengurangan anggaran, tetapi juga pada efektivitas dan prestasi kerja.
“Walaupun kita menghadapi efisiensi, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara harus tetap tinggi. Mudah-mudahan efisiensi ini justru dapat meningkatkan prestasi kerja kita,” harap Endang.
Dengan adanya pemangkasan anggaran, Komisi III DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih baik agar kualitas layanan kepada masyarakat dan penegakan hukum tetap berjalan optimal. Hal ini diharapkan bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganegara.(***)
