Nusantara2.Co – Polemik penerapan sistem ganjil genap di Kota Palembang kembali mencuat. Namun, anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH, mengingatkan Pemerintah Kota untuk tidak terburu-buru.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat jika diterapkan tanpa kajian matang dan sosialisasi yang memadai.
Menurut Andreas, meskipun gagasan ganjil genap sudah lama beredar, hingga kini belum ada kejelasan soal mekanisme dan regulasi yang mendasarinya.
Ia menegaskan bahwa penataan lalu lintas Palembang harus dilihat secara menyeluruh, bukan sekadar menutup satu keran lalu membuka potensi kemacetan di titik lain.
“Ada ruas jalan yang sejak 10 tahun terakhir masih dua jalur, tidak ada pelebaran. Kalau Pemkot serius, harus evaluasi besar-besaran. Bukan cuma ganjil genap,” ujar Andreas kepada media, Selasa (18/3).
Regulasi dan Sosialisasi Minim, DPRD Tak Pernah Diajak Bicara
Andreas juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPRD Kota Palembang belum pernah menerima informasi resmi dari Pemkot terkait kebijakan ini. Ia menyesalkan minimnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Kami justru tahu dari media. Pemkot dan Dishub belum mengajak masyarakat duduk bersama. Sosialisasi juga belum ada. Jangan sampai kebijakan ini muncul tiba-tiba tanpa dasar hukum yang jelas,” tegas anggota Komisi III ini.
Ia mengingatkan bahwa status jalan di Palembang beragam, mulai dari milik kota, provinsi, hingga nasional.
Oleh sebab itu, menurutnya, kebijakan seperti ganjil genap harus diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) atau bahkan Peraturan Gubernur (Pergub).
Risiko Jalur Alternatif Macet, Angkutan Publik Terancam Terdampak
Andreas mempertanyakan efektivitas ganjil genap jika hanya diterapkan di satu ruas jalan seperti Jalan Jenderal Sudirman. Ia khawatir kebijakan itu justru akan memindahkan beban kemacetan ke jalan-jalan alternatif.
Selain itu, ia juga menyoroti nasib ojek online, bentor, taksi, hingga kendaraan feeder yang banyak menggantungkan hidup di jalanan. “Apakah mereka akan dikecualikan atau tetap dibatasi? Jangan sampai masyarakat kecil jadi korban,” kata Andreas.
Ia juga menekankan perlunya pengecualian bagi kendaraan darurat seperti ambulans, mengingat Jalan Sudirman adalah jalur utama menuju beberapa rumah sakit besar di Palembang.
Dorong Transportasi Massal Jadi Solusi Utama
Menurut Andreas, solusi jangka panjang kemacetan bukanlah pembatasan kendaraan pribadi, melainkan peningkatan pelayanan transportasi publik. Ia mendorong Pemkot untuk mengoptimalkan LRT Palembang, Transmusi, dan feeder, bahkan mengusulkan subsidi tarif untuk meningkatkan minat masyarakat.
“Kalau serius ingin mengurangi kemacetan, perbaiki layanan transportasi umum. Berikan tarif murah atau fasilitas nyaman. Palembang sudah punya infrastruktur lebih lengkap dibanding kota lain di Sumatera. Jangan sia-siakan,” katanya.
Harus Ada Kajian Komprehensif dan Keterlibatan Masyarakat
Andreas mendesak Pemkot melibatkan akademisi, pemerhati transportasi, dan masyarakat sebelum menerapkan kebijakan ganjil genap. Menurutnya, ganjil genap harus menjadi bagian dari strategi besar, bukan solusi instan yang justru membuka masalah baru.
“Jika tidak dikaji matang, ganjil genap ini malah bisa menambah beban masyarakat dan tidak menyelesaikan akar masalah kemacetan di Palembang,” tutupnya.(***)
