Nusantara2.Com – Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H.,M.S.E., menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi X DPR RI di Griya Agung, Palembang. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis terkait dunia pendidikan, kemiskinan, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi dasar kebijakan pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Elen Setiadi memaparkan kondisi ekonomi Sumsel yang semakin membaik berkat pengendalian inflasi yang terkendali dan penurunan angka kemiskinan. Salah satu upaya yang digagas oleh Pemprov Sumsel adalah pembentukan sekretariat bersama untuk meningkatkan sektor ekonomi yang memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami telah menginisiasi sekretariat bersama yang fokus pada peningkatan ekonomi Sumsel. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi kami setara dengan nasional, inflasi terkendali, dan pengentasan kemiskinan tercapai. Kami sangat menghargai kunjungan kerja Komisi X kali ini,” ujar Elen.
Elen juga berharap agar data ketenagakerjaan yang dimiliki BPS dapat lebih up-to-date. Pasalnya, data yang ada saat ini masih dirilis per enam bulan sekali, yang dirasa cukup lambat dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Ia pun menegaskan pentingnya kerja sama dengan BPS dalam merumuskan kebijakan daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI, M.Y. Esti Wijayati, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali data faktual terkait masalah yang dihadapi daerah, khususnya di sektor pendidikan. Data yang dipaparkan BPS Sumsel menunjukkan sejumlah tantangan, seperti tingginya angka penduduk miskin dan banyaknya anak usia sekolah yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah.
“Data ini menjadi dasar bagi kami untuk mendiskusikan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan di Sumsel. Kami berharap Pemprov Sumsel dapat menjadikan data ini sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan kedepan,” ujar Esti Wijayati.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti angka kemiskinan di Sumsel yang tercatat mencapai lebih dari 984 ribu jiwa, serta jumlah penduduk yang belum pernah bersekolah sebanyak 80.794 jiwa dan lebih dari 157 ribu jiwa yang terdaftar sebagai putus sekolah.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi X DPR RI, seperti Wakil Ketua Mahfudz Abdurrahman, Denny Cagur, H. Muhammad Nur Purnamasidi, serta pejabat terkait lainnya. Tak ketinggalan, para kepala OPD Provinsi Sumsel juga hadir untuk mendukung pembahasan kebijakan strategis ini.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kerjasama antara Pemprov Sumsel, BPS, dan DPR RI dapat terus memperbaiki kualitas pendidikan dan perekonomian di Sumsel melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan relevansi kebutuhan daerah.(***)
