Nusantara2.Co – Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar rapat koordinasi intensif untuk membahas penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Rabu (4/3/2026).
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah agar lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., didampingi Asisten I Setda Banyuasin Aminuddin, serta dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Dalam rapat tersebut, sejumlah sektor prioritas menjadi fokus pembahasan, di antaranya penguatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi peran Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah kabupaten.
Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim menegaskan bahwa dokumen Rencana Kerja Lima Tahunan harus menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan secara detail, terukur, dan realistis dalam Rencana Kerja Tahunan.
“Kita tidak hanya sekadar menyusun dokumen di atas kertas. RKT dan Rencana Kerja Lima Tahunan ini adalah potret masa depan Banyuasin.
Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, efisien dalam penggunaan anggaran, dan yang paling penting mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di 21 kecamatan,” tegas Erwin dalam arahannya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap program yang dirancang benar-benar memiliki dampak langsung bagi masyarakat serta mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
Hasil dari rapat koordinasi tersebut selanjutnya akan difinalisasi menjadi dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.(***)
